Pangkalpinang, Demokrasibabel.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama para direktur rumah sakit dari seluruh kabupaten/kota se-Babel untuk membahas peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk kejelasan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, Senin (15/9).
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menjelaskan bahwa RDP tersebut digelar sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit, mulai dari keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga medis, hingga ketidakjelasan prosedur pelayanan pasien.
“Kemarin ada kasus pasien yang dirujuk dari Belitung ke Pangkalpinang, tetapi setibanya di sini tidak ada kamar kosong. Akhirnya keluarga pasien harus menunggu berbulan-bulan. Karena itu, hari ini kami kumpulkan seluruh rumah sakit untuk meminta mereka menyerahkan SOP-nya masing-masing,” kata Beliadi.
Menurut dia, dengan adanya SOP yang jelas dari masing-masing rumah sakit, DPRD dapat mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan telah berpihak pada masyarakat sekaligus adil bagi rumah sakit sebagai penyelenggara layanan kesehatan.
Selain membahas SOP, DPRD Babel juga menyoroti peran BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam RDP tersebut, BPJS diminta menjelaskan mekanisme pelayanan bagi pasien yang status kepesertaannya aktif maupun yang menunggak iuran.
“BPJS menjelaskan kalau kepesertaan lunas, pelayanan berjalan normal. Tapi kami juga mempertanyakan bagaimana pelayanan bagi pasien yang belum melunasi iuran. Ini perlu ada kejelasan agar tidak terjadi diskriminasi,” ujar Beliadi.
Ia menambahkan, DPRD juga menyoroti kekurangan dokter, terutama dokter spesialis, di beberapa rumah sakit daerah. Menurutnya, manajemen rumah sakit seharusnya segera mengajukan penambahan tenaga medis kepada pemerintah jika mengetahui adanya kekurangan tersebut.
“Alasan yang disampaikan tadi karena kita daerah terpencil sehingga dokter spesialis enggan ditempatkan di sini. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada solusi konkret agar kekurangan tenaga medis bisa diatasi,” kata dia.
Beliadi menegaskan bahwa DPRD Babel berkomitmen merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat namun juga tidak merugikan rumah sakit.
Ia mencontohkan kasus pasien yang dikirim pulang meski dalam kondisi sakit parah dan akhirnya meninggal dunia, yang memicu kemarahan keluarga pasien.
“Kita tidak mau kejadian seperti itu terulang. Harus ada petugas humas rumah sakit yang menjelaskan secara terbuka kepada keluarga pasien mengenai kondisi kesehatan dan penanganannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya menegaskan.
Melalui RDP ini, DPRD Babel berharap dapat merumuskan sebuah formulasi pelayanan kesehatan dan SOP rumah sakit yang transparan, adil, dan mampu mencegah terulangnya persoalan pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
