PANGKALPINANG — Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Pangkalpinang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), dalam rangka mempertahankan cakupan dan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi epulauan Bangka Belitung (Babel) dengan Pemerintah Daerah, bertempat di Hotel Soll Marina Bangka, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan tersebut, dibuka oleh Kepala BPJS Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Babel, Fery Afriyanto yang mewakili Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, para Bupati/Walikota se-Kepulauan Babel, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pj Sekda Kepulauan Babel, Fery Afriyanto, saat membacakan sambutan Gubernur Hidayat menyebut bahwa Provinsi Kepulauan Babel, berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC), karena hampir seluruh masyarakat di provinsi tersebut, telah memiliki perlindungan kesehatan melalui program JKN.
“Capaian tersebut harus disyukuri dan perlu dipertahankan, supaya program JKN tetap berlanjut, sesuai dengan yang diharapkan,” ucap Fery.
Fery menyebutkan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi program JKN, antara lain terkait keaktifan peserta, sinkronisasi dan validitas data, kapasitas fiskal daerah, kualitas pelayanan kesehatan, serta kesadaran dan literasi masyarakat.
Terkait keaktifan peserta, ucap Fery, meskipun masyarakat sudah terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan, namun sebagian masyarakat belum aktif membayar iuran, khususnya peserta segmen mandiri. Hal ini, kata Fery, berpengaruh pada kesinambungan pembiayaan JKN,” ucapnya.
Selanjutnya, tutur Fery, terkait sinkronisasi dan validitas data, hingga saat ini masih terdapat perbedaan data antara BPJS kesehatan, Dukcapil, dinas sosial dan daerah.
“Hal ini, sambung Fery, perlu di perkuat agar penyaluran bantuan iuran tepat sasaran.
Sementara itu, terkait kapasitas fiskal daerah, Fery menyampaikan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama. Untuk mengatasi hal itu, Fery menuturkan, bahwa diperlukan strategi bersama, agar peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, tetap terlindungi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.
Lebih lanjut, Fery menuturkan bahwa terkait kualitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan program JKN harus dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama.
Terkait kesadaran dan literasi masyarakat, tutur Fery, harus terus ditingkatkan, karena merupakan amanat Undang-undang nomor 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial Nasional dan Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.
“Tentunya, kesadaran dan literasi masyarakat terkait program JKN harus terus ditingkatkan, karena program JKN, merupaka bagian dari sistem perlindungan sosial nasional,” tuturnya.
“Keberhasilan JKN merupakan bagian dari upaya mewujudkan amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,” sambungnya.
Lebih jauh Fery menuturkan, keberhasilan program JKN harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama.
“Menurut Pak Gubernur, semua pihak mulai dari pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota, harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Fery juga menuturkan bahwa pemerintah provinsi Kepulauan Babel sudah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk mensukseskan program JKN di Negeri Serumpun Sebalai, mulai dari sinergi data antara Dukcapil, Dinas Sosial (Dinsos) dan BPJS Kesehatan, supaya validasi data peserta semakin kuat.
“Langkah-langkah strategis itu penting untuk dilakukan. Terus sosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta aktif JKN. Optimalkan juga peran pemda dan dorong kualitas pelayanan kesehatan,” tutupnya.
